PELATIHAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH DI ERA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dengan adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian daerah diharapkan akan lebih dapat maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Namun dalam perjalanannya masih banyak  permasalahan, tantangan dan peluang yang tentunya harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk mengutus pejabat/staf untuk mengikuti PELATIHAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH DI ERA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG, yang akan dilaksanakan pada:

Bagi yang ingin Mengikuti dan Menyelenggarakan BIMTEK tersebut Segera Hubungi : 

Baca Selanjutnya -

PENATAUSAHAAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penerapan PP 58/2005 telah ditindak lanjuti dengan disusunya Pedoman PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai mana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan PP 58/2005 maupun Permendagri 32/2007 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan itu, sebelum pemerintah daerah menerapkan PP 58/2005 perlu dibuatkan payung hukum pada tingkat lokal terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan revisi atas aturan yang lama untuk melaksanakan tata kelola Keuangan Daerah yang baru. Untuk menyikapi hal tersebut kami dari LEMBAGA KAJIAN KEUANGAN NASIONAL akan mengadakan Diklat 2 (dua) hari dengan tema :

PENATAUSAHAAN & PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan PP 58/2005 dan Permendagri 59/2007 dan Permendagri 32 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Anggaran Tahun 2015

Fasilitas Peserta :

1.    Bimtek kits (Tas, alat tulis dan modul) 
2.    Akomodasi hotel : 1 kamar untuk 2 orang 
3.   Sarapan pagi, makan siang, makan malam dan 2 X Coffeebreak 
4.   Sertifikat BIMTEK dari LKKN

Bagi yang ingin Mengikuti dan Menyelenggarakan BIMTEK tersebut Segera Hubungi alamat atau email/telp yang tertera dihalaman web.

Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial

Baca Selanjutnya -

Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perpres No. 80 Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tanggal 31 Juli 2012 Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres ini merupakan perubahan kedua yang sebelumnya telah didahului dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang merupakan perubahan pertama.

Banyak perubahan mendasar yang terjadi pada Perpres ini dibandingkan dengan Perpres 35 Tahun 2011 yang hanya menambahkan 1 ayat mengenai penunjukan langsung pada Jasa Konsultansi.

Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan adalah:

1. Memasukkan ketentuan Perpres 53 Tahun 2010 ke dalam Perpres ini sehingga pengangkatan oraganisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan pengadaan khususnya pada akhir dan awal tahun anggaran;
2. Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari sebelumnya bernilai Rp. 100 Juta menjadi Rp. 200 Juta;
3. Menaikkan batasan pelelangan sederhana dan pemilihan langsung dari sebelumnya Rp. 200 Juta menjadi Rp. 5 Miliar, hal ini dibarengi dengan penyederhanaan tahapan pelelangan sederhana dan pemilihan langsung, yaitu mengubah jangka waktu pengumuman menjadi 4 hari dan masa sanggah menjadi 3 hari kerja;
4. Mendelegasikan kewajiban menjawab sanggahan banding yang sebelumnya berada pada Menteri/Kepala Daerah menjadi Eselon I atau II. Hal ini akan mempercepat penanganan sanggahan banding pada Kementerian/Daerah;
5. Persyaratan kepemilikan sertifikat untuk PPK dikecualikan apabila PPK dijabat oleh Eselon I atau II dan/atau PA/KPA bertindak sebagai PPK;
6. Memperjelas kewenangan penetapan penyedia kepada kelompok kerja (Pokja) ULP serta menjabarkan tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP;
7. Memberikan penegasan bahwa yang berhak mengajukan sanggahan adalah peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran serta menaikkan jaminan sanggahan banding sebesar 1% dari HPS. 

1. Batang Tubuh Perpres Nomor 70 Tahun 2012
2. Penjelasan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 

Dengan TEMA : 

Perpres No. 70 Tahun 2012 – Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010

Fasilitas:

• Bimtek KIT (Tas Dan Modul)
• Akomodasi Hotel selama 3 Hari, 1 Kamar untuk 2 orang (Twin sharing)
• Sarapan, Pagi, Makan Siang, makan malam, (dua Kali Coffe break selama Bimtek)
• Sertifikat BIMTEK
• Dan Bagi yang mengikuti Sertifikat LKKP (Jika Lulus Ujian Sertifikasi)

Bagi yang ingin mengadakan Bimtek tersebut dan yang ingin Permintaan Surat Undangan

Hub alamat atau email/telp yang tertera di halaman web.

 

Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial

Baca Selanjutnya -

STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN APBD THN ANGGARAN 2015

Percepatan Penyerapan Anggaran merupakan Indikator kinerja dan target capaian kinerja atas realisasi penyerapan APBD 2015, Neraca Arus Kas dan sistim akutansi yang benar dan tepat atas pengelolahan kauangan Negara dan daerahy yang mengarah kepada aspek ekonomis efisiensi dan efektif, terukur berdasarkan asas keadilan dan pemerataan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 2 UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara / Daerah dan pasal 2 PP No. 28 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan daerah serta Pemendagri No. 25 Tahun 2008.

STRATEGI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN APBD TAHUN 2015 YANG CEPAT DAN TEPAT SESUAI DENGAN PRINSIP DAN ASAS PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN SURAT TIM EVALUASI SERTA PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, KETUA DPRD PROVINSI, KEPALA SEKWAN, KEPALA SKPD SELURUH INDONESIA.

Fasilitas Peserta :

1.    Bimtek kits (Tas, alat tulis dan modul) 
2.    Akomodasi hotel : 1 kamar untuk 2 orang 
3.   Sarapan pagi, makan siang, makan malam dan 2 X Coffeebreak 
4.   Sertifikat BIMTEK dari LKKN

Bagi yang ingin Mengikuti dan Menyelenggarakan BIMTEK tersebut Segera Hubungi alamat atau email/telp yang tertera dihalaman web.

Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial

Baca Selanjutnya -

WORKSHOP DAN MANAGEMENT TRAINING LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

WORKSHOP DAN MANAGEMENT TRAINING LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Sehubungan dengan kewajiban penggunaan system Pengadaan Barang /Jasa  secara Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, bersama ini LKKN mengundang Anggota ULP (Pokja) serta PPK SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mengikuti  Workshop dan Management Training (LPSE) dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa  secara Elektronik (e_Procurement) Dan Sosialisasi  Perpres  Nomor 70 Tahun 2012, adapun Maksud dan Tujuan Pengadaan secara elektronik ialah :

1.    Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.

2.    Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat.

3.    Memperbaiki Tingkat efesiensi dan efektifitas proses pengadaan.

4.    Mendukung Proses Monitoring dan Audit.

5.    Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang real time.

Bagi yang ingin Mengikuti dan Menyelenggarakan BIMTEK tersebut Segera Hubungi alamat atau email/telp yang tertera dihalaman web.

Fasilitas Peserta :

1. Bimtek kits (Tas, alat tulis dan modul) 
2. Akomodasi hotel : 1 kamar untuk 2 orang 
3. Sarapan pagi, makan siang, makan malam dan 2 X Coffeebreak 
4. Sertifikat BIMTEK dari LKKN

 Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial

Baca Selanjutnya -

Undangan Bintek Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD

Optimalisasi Peran Dan  Fungsi DPRD Guna Mendorong Terwujudnya Good Governance, Check And Balance Antara Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif Dalam Fungsi Budgeting, Pengawasan Dan Legislasi Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 Serta PP No. 3 Tahun 2007  Tentang LPPD, LKPJ Dan ILPPD, Pelaksanaan Tatib DPRD Sesuai PP No. 16 Tahun 2010 dan Undang – undang MD3.

  

Fasilitas:

• Bimtek KIT (Tas Dan Modul)
• Akomodasi Hotel selama 3 Hari, 1 Kamar untuk 2 orang (Twin sharing)
• Sarapan, Pagi, Makan Siang, makan malam, (dua Kali Coffe break selama Bimtek)
• Sertifikat BIMTEK
• Dan Bagi yang mengikuti Sertifikat LKKP (Jika Lulus Ujian Sertifikasi)

Bagi yang ingin mengadakan Bimtek tersebut dan yang ingin Permintaan Surat Undangan

Hub alamat atau email/telp yang tertera di halaman web.

 

Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial

Note : LKKN BEKERJASAMA DALAM MENYELENGGARAKAN BIMTEK DENGAN   UNIVERSITAS.

Baca Selanjutnya -