Laman

Minggu, 01 Desember 2013

Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perpres No. 80 Pengadaan Barang dan Jasa


Pada tanggal 31 Juli 2012 Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres ini merupakan perubahan kedua yang sebelumnya telah didahului dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang merupakan perubahan pertama.
Banyak perubahan mendasar yang terjadi pada Perpres ini dibandingkan dengan Perpres 35 Tahun 2011 yang hanya menambahkan 1 ayat mengenai penunjukan langsung pada Jasa Konsultansi.

Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan adalah:
  1. Memasukkan ketentuan Perpres 53 Tahun 2010 ke dalam Perpres ini sehingga pengangkatan oraganisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan pengadaan khususnya pada akhir dan awal tahun anggaran;
  2. Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari sebelumnya bernilai Rp. 100 Juta menjadi Rp. 200 Juta;
  3. Menaikkan batasan pelelangan sederhana dan pemilihan langsung dari sebelumnya Rp. 200 Juta menjadi Rp. 5 Miliar, hal ini dibarengi dengan penyederhanaan tahapan pelelangan sederhana dan pemilihan langsung, yaitu mengubah jangka waktu pengumuman menjadi 4 hari dan masa sanggah menjadi 3 hari kerja;
  4. Mendelegasikan kewajiban menjawab sanggahan banding yang sebelumnya berada pada Menteri/Kepala Daerah menjadi Eselon I atau II. Hal ini akan mempercepat penanganan sanggahan banding pada Kementerian/Daerah;
  5. Persyaratan kepemilikan sertifikat untuk PPK dikecualikan apabila PPK dijabat oleh Eselon I atau II dan/atau PA/KPA bertindak sebagai PPK;
  6. Memperjelas kewenangan penetapan penyedia kepada kelompok kerja (Pokja) ULP serta menjabarkan tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP;
  7. Memberikan penegasan bahwa yang berhak mengajukan sanggahan adalah peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran serta menaikkan jaminan sanggahan banding sebesar 1% dari HPS. 
  1. Batang Tubuh Perpres Nomor 70 Tahun 2012
  2. Penjelasan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
Dengan TEMA : 
Perpres No. 70 Tahun 2012 – Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010

Fasilitas:
  • Bimtek KIT (Tas Dan Modul)
  • Akomodasi Hotel selama 3 Hari, 1 Kamar untuk 2 orang (Twin sharing)
  • Sarapan, Pagi, Makan Siang, makan malam, (dua Kali Coffe break selama Bimtek)
  • Sertifikat BIMTEK
  • Dan Bagi yang mengikuti Sertifikat LKKP (Jika Lulus Ujian Sertifikasi)

Bagi yang ingin mengadakan Bimtek tersebut dan yang ingin Permintaan Surat Undangan
Hub alamat atau email/telp yang tertera di halaman web.
 
Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial
Baca Selanjutnya -

WORKSHOP DAN MANAGEMENT TRAINING LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

WORKSHOP DAN MANAGEMENT TRAINING LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Sehubungan dengan kewajiban penggunaan system Pengadaan Barang /Jasa  secara Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, bersama ini LKKN mengundang Anggota ULP (Pokja) serta PPK SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mengikuti  Workshop dan Management Training (LPSE) dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa  secara Elektronik (e_Procurement) Dan Sosialisasi  Perpres  Nomor 70 Tahun 2012, adapun Maksud dan Tujuan Pengadaan secara elektronik ialah :
1.    Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.
2.    Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat.
3.    Memperbaiki Tingkat efesiensi dan efektifitas proses pengadaan.
4.    Mendukung Proses Monitoring dan Audit.
5.    Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang real time.

Bagi yang ingin Mengikuti dan Menyelenggarakan BIMTEK tersebut Segera Hubungi alamat atau email/telp yang tertera dihalaman web.

Fasilitas Peserta :
  1. Bimtek kits (Tas, alat tulis dan modul) 
  2. Akomodasi hotel : 1 kamar untuk 2 orang 
  3. Sarapan pagi, makan siang, makan malam dan 2 X Coffeebreak 
  4. Sertifikat BIMTEK dari LKKN
 Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial
Baca Selanjutnya -

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PMD R.I NO.27 TAHUN 2013 TENTANG PENYUSUNAN RAPBD 2014


Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 ditegaskan bahwa setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib taat pada peraturan, perundang – undangan, efisiensi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan, pendapatan belanja daerah.
Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia. Mengalokasikan sumber dana secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan, penata usahaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman lebih dalam tentang kebijakan pemerintah yang terkait dengan APBD 2014 seperti :
a. Permendagri No.27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan APBD Tahun 2014.
b. Permendagri No.55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan LPJ Bendahara Umum Daerah.
c.  Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah ( PP No.24 Tahun 2005 ).
d. Guna Pembuatan Neraca Awal dan Neraca Akhir Serta Alur Pertanggung Jawaban.
e.    Adanya Pengendalian Unsur Pemerintahan.
f.     Pemeriksaan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan kegiatan tersebut diatas, maka Lembaga Kajian Keuangan Nasional ( LKKN ) yang didukung oleh Nara Sumber dari DEPKEU R.I, BAKD, DEPDAGRI, dan BPK R.I siap mengadakan

Pedoman Penyusunan, Perencanaan, Pengelolaan, Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, SKPD Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan PP No.58 Tahun 2005 dan  PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penata Usahaan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran Serta PERMENDAGRI No.27 Tahun 2013 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014
Bagi yang ingin Mengikuti dan Menyelenggarakan BIMTEK tersebut Segera Hubungi alamat atau email/telp yang tertera dihalaman web.

Fasilitas Peserta :
  1.    Bimtek kits (Tas, alat tulis dan modul) 
  2.    Akomodasi hotel : 1 kamar untuk 2 orang 
  3.   Sarapan pagi, makan siang, makan malam dan 2 X Coffeebreak 
  4.   Sertifikat BIMTEK dari LKKN

Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial
Baca Selanjutnya -

ANTISIPASI PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I Atas LKKP, LKKL Menuju WTP

            Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pemerintah, Pemerintah daerah dan berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 ditegaskan bahwa setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib taat pada peraturan, perundang – undangan, efisiensi, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

          Pemeriksa Keuangan ialah Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN, BUMD, Lembaga Perbankan dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Negara (LKKL) serta Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pada akhir tahun dengan tujuan :

Memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Kementrian BUMN, BUMD, Lembaga Perbankan, PEMDA. Disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan (Pasal Bab VIII A Pasal 23E, 23F, 23G UUd 1945. UU No,15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat 1. UU No,1 Tahun 2004.  UU No.17 Tahun 2004).

Laporan Realisasi APBN/APBD (2) Neraca, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Negara dan Laporan Kinerja atas Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari Pemeriksaan aspek ekonomis, efisiensi dan efektif berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

dengan topik :
AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENUJU LKKP, LKKL, LKD serta WTP TAHUN 2013 – 2014.

Dan tema
ANTISIPASI PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKKP) LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LEMBAGA NEGARA (LKKL) DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BUMN/BUMD BENDAHARA NEGARA DAN BADAN/LEMBAGA MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 2012 – 2013.

    Fasilitas Peserta :

  1. Bimtek kits (Tas, alat tulis dan modul) 
  2. Akomodasi hotel : 1 kamar untuk 2 orang 
  3. Sarapan pagi, makan siang, makan malam dan 2 X Coffeebreak 
  4. Sertifikat BIMTEK dari LKKN

Bagi yang ingin Mengikuti dan Menyelenggarakan BIMTEK tersebut Segera Hubungi alamat atau email/telp yang tertera dihalaman web.

Note : Buat Corporate Peserta minimal 12 Orang Dapat Harga Spesial
Baca Selanjutnya -